BUKITTINGGI, TerasnagariNews.com- Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Andi Putra, menggelar kegiatan reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2025/2026 di Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), pada Rabu (5/8/2026). Momentum tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan infrastruktur dan layanan dasar yang mereka hadapi sehari-hari.
Kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) MKS itu dihadiri Sekretaris Camat Mandiangin Koto Selayan, unsur ninik mamak, Bundo Kanduang, alim ulama, cadiak pandai, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta para ketua RT dan RW bersama masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Andi Putra menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari tanggung jawab anggota legislatif untuk mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Menurutnya, dialog tatap muka menjadi kunci agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan warga di tingkat bawah.
“Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi saya untuk mengetahui secara langsung kebutuhan masyarakat. Seluruh aspirasi yang disampaikan akan saya bawa dan perjuangkan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah,” ujar Andi Putra.
Memasuki sesi dialog, warga Campago Ipuh bergantian menyampaikan unek-unek. Keluhan yang paling banyak mengemuka berkaitan dengan kondisi jalan lingkungan yang kerap tergenang saat hujan.
Warga menilai genangan terjadi akibat sistem drainase yang kurang memadai dan tidak mampu menampung debit air hujan, sehingga mengganggu aktivitas dan mobilitas warga di permukiman.
Selain soal jalan dan drainase, masyarakat juga mengeluhkan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tidak lagi mengalir ke sejumlah kawasan di Campago Ipuh. Kondisi tersebut berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Andi Putra memastikan seluruh aspirasi masyarakat, terutama perbaikan jalan, pembenahan drainase, dan normalisasi layanan PDAM, telah dicatat sebagai bahan pembahasan di DPRD Kota Bukittinggi.
Ia juga berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bukittinggi dan instansi teknis terkait agar persoalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat tersebut dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami akan mengawal setiap aspirasi ini melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimiliki DPRD. Harapannya, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat segera memperoleh solusi sehingga memberikan manfaat nyata bagi warga,” katanya. Kegiatan reses tersebut kemudian ditutup dengan diskusi hangat yang mempertegas fungsi pengawasan dan anggaran yang diemban anggota dewan dalam mengawal pembangunan kota.






