AGAM.Terasnagarinews.com – Ratusan warga bersama unsur ninik mamak, Kerapatan Adat Nagari (KAN), alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, pemuda, dan tokoh masyarakat Nagari Kubang Putiah, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, menggelar aksi menyampaikan aspirasi penolakan terhadap rencana trase pembangunan jalan tol yang melintasi wilayah nagari tersebut.
Masyarakat menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan infrastruktur. Sebaliknya, warga mendukung pembangunan yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, namun meminta pemerintah mengevaluasi kembali jalur yang dinilai akan menimbulkan dampak sosial, budaya, dan adat yang sangat besar.
Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kubang Putiah, Siswandi Dt. Maleka, mengatakan masyarakat tidak pernah menghalangi program pembangunan pemerintah. Namun, menurutnya, penetapan jalur jalan tol dilakukan tanpa proses musyawarah yang memadai dengan masyarakat adat maupun warga yang terdampak.
“Pada dasarnya kami tidak pernah menghalang-halangi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Tetapi masyarakat yang akan dilalui jalur jalan tol ini menerima keputusan secara mendadak, tanpa adanya kompromi dan musyawarah terlebih dahulu. Seharusnya pemerintah melakukan kajian secara menyeluruh karena dampak yang ditimbulkan sangat besar,” kata Siswandi.
Ia menjelaskan, Nagari Kubang Putiah memiliki 14 jorong, dan sembilan jorong akan terdampak langsung dan 3 jorong ada yang terbelah oleh perencana pembangunan jalan tol. Bahkan, menurutnya, Jorong Kampung Pili terancam hilang dari struktur administrasi pemerintahan nagari karena hampir seluruh wilayahnya terdampak proyek.
“Yang paling kami khawatirkan adalah hilangnya Jorong Kampung Pili dari data administrasi pemerintahan. Ini bukan sekadar pembangunan jalan, tetapi menyangkut hilangnya sebuah komunitas yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun,” ujarnya.
Siswandi juga menilai hingga kini belum terlihat adanya kajian komprehensif mengenai dampak sosial dan adat yang akan muncul apabila trase tersebut tetap dipertahankan. Menurutnya, proyek tersebut tidak hanya berdampak terhadap rumah penduduk, tetapi juga terhadap tatanan kehidupan masyarakat adat Minangkabau.
Ia menyebut keberadaan rumah gadang, pandam pekuburan kaum, tanah ulayat, tempat ibadah, lahan pertanian produktif, serta kawasan permukiman yang akan terbelah menjadi persoalan serius yang harus dipertimbangkan pemerintah.
“Kampung akan terbelah. Rumah adat akan hilang, pandam pekuburan kaum terdampak, tanah ulayat berkurang, lahan pertanian produktif hilang. Semua itu akan menimbulkan efek domino terhadap kehidupan masyarakat, baik dari sisi sosial, budaya, ekonomi maupun adat istiadat,” katanya.
Berdasarkan data yang disampaikan masyarakat, rencana trase jalan tol diperkirakan berdampak terhadap lebih dari 100 rumah warga, dua musala, empat lokasi pandam pekuburan kaum, kawasan rumah gadang, tanah ulayat, serta lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Menurut masyarakat, persoalan tersebut bukan berkaitan dengan besaran nilai ganti rugi. Tanah yang terdampak merupakan tanah ulayat atau pusaka tinggi yang menurut hukum adat Minangkabau merupakan milik komunal yang diwariskan kepada anak kemenakan dan tidak dapat dipandang semata sebagai aset ekonomi.
Karena itu, masyarakat bersama para niniak mamak Nagari Kubang Putiah menyatakan menolak secara tegas trase jalan tol Sicincin -Bukittinggi yang melintasi kawasan nagari mereka. Mereka meminta pemerintah meninjau ulang jalur yang telah ditetapkan serta membuka ruang dialog yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga adat sebelum mengambil keputusan akhir.
Masyarakat berharap pembangunan nasional tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan identitas budaya, ruang hidup, serta hak-hak masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Diakhir pembicaraan via tlp dengan Ketua KAN Kanagarian Kubang putih menyampaikan kami tidak menolak pembangunan jalan tol ,akan tetapi lakukan lebih dahulu kajian mendalam.dari berbagai aspek.masih ada solusi lain seperti jalur yang akan di rencanakan pihak terkait bisa melihat mana daerah yang tidak produktif dan tidak padat penduduk pungkas nya.
saat berita ini di turunkan kami juga sedang mencari keterangan lebih lanjut dengan pihak pihak terkait dalam hal persoalan ini.
Loading ...