Menteri Abdul Mu’ti: Program Makan Bergizi Akan Dikelola Lewat Dapur Sekolah

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, secara resmi mendukung gagasan yang disampaikan oleh Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikelola dengan konsep  “ school kitchen”  atau dapur di sekolah. Ide ini dimaksudkan untuk memperkuat keberlanjutan dan pemerataan layanan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia

Menurut Hadrian, konsep dapur sekolah membuka peluang bagi sekolah-sekolah yang memiliki kapasitas untuk mengelola sendiri penyediaan makanan bergizi.

“Konsep  school kitchen membuka peluang bagi sekolah-sekolah yang memiliki kapasitas untuk mengelola sendiri penyediaan makanan bergizi, tentu dengan syarat dan standar yang ditetapkan, termasuk penilaian kelayakan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Saya menilai ini pendekatan yang progresif dan sesuai semangat desentralisasi pendidikan,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (13/10/2025) dikutip detiknews.

Ia menegaskan bahwa dukungan DPR bukan hanya soal konsep, namun juga pengawasan dan regulasi. “Komisi X DPR RI akan mendorong agar regulasi tentang pengelolaan MBG yang nantinya diterbitkan mencakup ketentuan teknis pelaksanaan  school kitchen, standar mutu gizi, keamanan pangan, mekanisme pembinaan, serta skema insentif bagi sekolah yang lolos penilaian BGN,” tambahnya.

Hadrian juga menyebut bahwa konsep dapur sekolah memberi fleksibilitas kepada sekolah untuk menyesuaikan menu dengan ketersediaan bahan lokal dan kondisi geografis.

Sekolah di wilayah terpencil atau daerah agraris memiliki potensi bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan. Dengan pendekatan  school kitchen, kita bisa mengoptimalkan sumber dayanya dan juga meminimalkan kendala logistik,” katanya.

Sementara itu, Menteri Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa usulan pemanfaatan dapur sekolah telah diajukan kepada Kepala BGN dan juga dalam rapat koordinasi lintas kementerian.

“Kami sudah bicara nonformal dengan Kepala BGN dan juga dalam rapat koordinasi lintas kementerian. Untuk sekolah-sekolah yang siap, yang infrastrukturnya memungkinkan, itu bisa diberikan konsesi untuk melaksanakan  school kitchen,” ujarnya dalam kesempatan berbeda, Rabu (22/10/2025)

Dia menegaskan bahwa penerapan skema ini akan diprioritaskan untuk sekolah yang memiliki fasilitas memadai. “Untuk sekolah-sekolah yang siap, yang infrastrukturnya memang memungkinkan itu bisa diberikan konsesi atau pelaksanaan khusus di mana mereka bisa melakukan school kitchen itu,” kata Mu’ti.

Mu’ti juga menyebut bahwa modul penanaman karakter dan budaya hidup sehat melalui MBG akan dikirim ke semua sekolah.

“Kami sudah ada modul tentang penanaman karakter dan budaya hidup sehat melalui MBG. Itu nanti akan dikirim ke semua sekolah agar program ini berjalan baik,” ujarnya.

Di sisi Komisi X, selain dukungan terhadap konsep, juga muncul usulan untuk memprioritaskan dapur sekolah di wilayah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal).

“Kita ingin agar anak-anak di daerah 3T juga mendapatkan hak yang sama untuk menikmati makanan bergizi setiap hari sekolah. Untuk itu, saya mengusulkan agar sekolah di daerah terpencil memiliki dapur sekolah MBG,” ujar Lalu dalam keterangan tertulis, Jumat (17/10/2025).

Dengan sinergi antara Kemendikdasmen dan DPR, implementasi MBG melalui sekolah diharapkan berjalan lebih efektif, efisien dan merata. Para pihak menekankan bahwa pengelolaan sekolah-mandiri harus dilengkapi dengan pengawasan ketat, standar pangan yang layak, serta dukungan infrastruktur dan technical assistance agar tidak menimbulkan risiko seperti keracunan massal yang pernah terjadi pada pelaksanaan sebelumnya.

Secara keseluruhan, gagasan “ school kitchen” ini ditempatkan sebagai salah satu tonggak reformasi dalam pelaksanaan program MBG agar mencapai tiga tujuan: pemerataan akses, peningkatan gizi anak, dan penguatan kemandirian sekolah dalam penyediaan makanan

(*)