Bukittinggi,Terasnagarinews.com — Aspirasi masyarakat Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, mengerucut pada persoalan pengelolaan pariwisata dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kegiatan reses perorangan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat, Asril SE, Jumat, 6 Februari 2026.
Reses hari kedua yang digelar di RT 02 RW 01 tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk membahas sejumlah persoalan pembangunan daerah, mulai dari pariwisata, kebencanaan, ketenagakerjaan, hingga akses pelatihan usaha.
Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Zulhamdi Nova Chandra, yang hadir dalam kegiatan itu, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota dan provinsi, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah. Menurut dia, keterbatasan fiskal menuntut skala prioritas yang jelas serta dukungan lintas kewenangan.
Menanggapi aspirasi warga, Asril menyatakan bahwa sebagian besar persoalan yang disampaikan berada dalam kewenangan Pemerintah Kota Bukittinggi. Namun demikian, ia menilai perlu adanya koordinasi agar aspirasi masyarakat tidak terhenti pada batas administratif pemerintahan.
Terkait sektor pariwisata, Asril menilai perlunya perumusan konsep pengelolaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Ia menyebut pembahasan tersebut memerlukan forum khusus yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata.
Sementara itu, menyangkut potensi bencana alam, Asril mendorong dilakukannya kajian teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi terhadap sejumlah titik rawan. Kajian tersebut dinilai penting sebagai dasar penentuan langkah mitigasi serta sumber pembiayaan yang realistis.
Dalam bidang ketenagakerjaan, Asril mengungkapkan masih terdapat tenaga kerja yang belum terakomodasi dalam skema perlindungan formal. Untuk itu, ia mendorong optimalisasi program Universal Health Coverage (UHC) Pemerintah Kota Bukittinggi agar menjangkau tenaga kerja yang belum memiliki jaminan kesehatan.
Adapun terkait UMKM, Asril menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menyediakan program pelatihan setiap tahun. Namun, ia menekankan pentingnya ketepatan sasaran agar pelatihan benar-benar berdampak pada peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha masyarakat.
Reses tersebut menjadi bagian dari upaya penjaringan aspirasi sekaligus refleksi kebutuhan kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat perkotaan.
(Fendy Jambak)
Loading ...