Komisi III dan IV DPRD Pasaman Barat Kunjungi PMPTSP Sumbar
PADANG, Teras Nagari News.com – Komisi III dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman Barat yang terdiri dari H. Rommy Candra, SH, Eko Supriono, SE, dan Sulaiman, S.Sos, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Sumatera Barat pada Selasa (6/5).
Kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi terkait peluang investasi yang dapat dikembangkan di Pasaman Barat. Rombongan DPRD turut didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Pasaman Barat, Afrizal, beserta Kepala Bidang (Kabid) terkait. Pertemuan ini sendiri digagas oleh anggota DPRD Pasaman Barat, Sulaiman, S.Sos.
Rombongan disambut langsung oleh Adib Alfikri bersama JF Madya Afrijon Rajo Mudo dan Hendri Agung (mantan Kadisparpora Tanah Datar yang kini menjabat Kabid Pemasaran Disparprov Sumbar), mewakili Kepala Dinas PMPTSP Sumbar. Selain audiensi, pertemuan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi antara kedua pihak.
Dalam audiensi, H. Rommy Candra menyampaikan bahwa salah satu fokus pembahasan adalah rencana pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang serta pengembangan sektor pariwisata di Pasaman Barat.
“Dengan adanya rencana pembangunan tersebut, tentu diharapkan dapat mendorong kemajuan sektor pariwisata. Maka perlu juga dipersiapkan fasilitas pendukung seperti hotel, sarana rekreasi, dan penambahan destinasi wisata,” ungkapnya.
H. Rommy Candra menambahkan bahwa kedatangan mereka juga untuk meminta petunjuk dan arahan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah Pasaman Barat guna memajukan sektor pariwisata daerah.
“Kami membahas Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA), yang merupakan dokumen strategis berisi perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek. RIPPARDA memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan program-program yang akan dijalankan untuk mencapai target pembangunan pariwisata,” jelas Rommy.
Menurutnya, Pemda Pasaman Barat perlu memprioritaskan pengembangan destinasi wisata Pantai Sasak dan Air Bangis yang memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian masyarakat serta memberikan dampak positif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), semua perencanaan harus selaras, termasuk penetapan lokasi pembangunan strategis yang dibutuhkan pemerintah daerah dan masyarakat luas,” pungkas Rommy Candra.(DN)
