Teras Nagari.com – Program makan bergizi gratis sejatinya lahir sebagai upaya pemerintah meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Namun, realisasi di lapangan justru memunculkan masalah serius: sejumlah siswa dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan yang seharusnya menyehatkan.
Kejadian ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah distribusi makanan tidak sesuai standar kesehatan? Apakah pengawasan rantai pasok pangan terlalu longgar? Atau justru ada pihak yang sekadar mengejar proyek tanpa memperhatikan mutu?
Dalam setiap program publik, apalagi yang menyangkut pangan, pengawasan kualitas adalah hal mutlak. Makanan yang masuk ke tubuh anak-anak tidak boleh hanya dipandang sebagai angka anggaran, melainkan harus benar-benar dijamin higienis, bergizi, dan aman.
Sayangnya, dalam kusruh ini muncul perdebatan yang kadang menyimpang dari substansi. Misalnya, ada pihak yang dengan enteng menyamakan peran ahli gizi dengan ahli gigi. Padahal, kedua profesi ini sangat berbeda baik dalam ranah keilmuan maupun praktik lapangan.
Analogi kasarnya, jangan samakan “tai hidung” dengan “bulu hidung”. Meski sama-sama berada di dalam hidung, keduanya jelas berbeda fungsi dan keberadaannya. Begitu pula ahli gizi dengan ahli gigi—keduanya sama-sama tenaga kesehatan, tetapi punya lingkup kerja yang berbeda.
Ahli gizi fokus pada bagaimana makanan memengaruhi kesehatan, tumbuh kembang, serta mencegah penyakit melalui pengaturan pola makan. Sedangkan ahli gigi berfokus pada kesehatan rongga mulut, gigi, dan jaringan sekitarnya. Menyamakan keduanya bukan saja keliru, tetapi juga bisa memperkeruh pemahaman publik.
Ketika bicara soal keracunan makanan, yang paling relevan tentu peran ahli gizi, ahli kesehatan lingkungan, dan pihak keamanan pangan. Namun dalam perdebatan publik, yang muncul justru guyonan yang tidak mendidik, seolah-olah masalah ini bisa diremehkan.
Masyarakat seharusnya mendapat informasi yang jelas, bukan sekadar debat kusir. Program makan bergizi gratis memang niatnya mulia, tetapi jika implementasi buruk, maka ia akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Bukannya menyehatkan, justru mencederai generasi muda.
Dari sisi tata kelola, seharusnya ada standar operasional baku yang ketat: mulai dari penyediaan bahan makanan, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian di sekolah. Tanpa standar ini, keracunan massal hanya tinggal menunggu waktu.
Selain itu, penting juga adanya audit berkala oleh lembaga independen agar kualitas makanan tetap terjaga. Jangan sampai program ini hanya menjadi ajang proyek besar-besaran yang menguntungkan segelintir pihak, sementara rakyat kecil menanggung risikonya.
Pada akhirnya, kusruh ini menjadi pelajaran penting. Niat baik tanpa eksekusi yang benar akan menghasilkan masalah. Dan perdebatan yang tidak fokus, misalnya membandingkan ahli gigi dengan ahli gizi, justru memperlihatkan rendahnya literasi kesehatan di kalangan pejabat maupun masyarakat.
Harapannya, pemerintah segera mengevaluasi program makan bergizi gratis dengan serius. Bukan hanya soal anggaran dan pencitraan, melainkan betul-betul menjamin kualitas pangan. Karena anak-anak bangsa bukan kelinci percobaan, melainkan generasi penerus yang harus dijaga.
(*)
Loading ...